Peran dan tugas perwakilan BPK Pariaman dalam pengawasan keuangan daerah sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sebagai lembaga yang independen, perwakilan BPK Pariaman memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah guna mencegah terjadinya penyelewengan dan korupsi.

Menurut Bambang Sadono, Kepala BPK Pariaman, peran perwakilan BPK dalam pengawasan keuangan daerah adalah untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Kami harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Bambang.

Salah satu tugas utama perwakilan BPK Pariaman adalah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan daerah dan melakukan audit atas pengelolaan keuangan daerah. Dalam proses ini, perwakilan BPK akan meneliti dokumen-dokumen keuangan, melakukan wawancara dengan pejabat terkait, dan melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan keabsahan dan keakuratan laporan keuangan tersebut.

Menurut Mulyadi, seorang pakar keuangan daerah, peran perwakilan BPK Pariaman sangat strategis dalam mencegah terjadinya praktik korupsi dan penyelewengan dalam pengelolaan keuangan daerah. “Dengan adanya pengawasan yang ketat dari perwakilan BPK, diharapkan akan membuat para pejabat daerah lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran dan mencegah terjadinya penyelewengan,” ujar Mulyadi.

Selain melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan daerah, perwakilan BPK Pariaman juga memiliki peran dalam memberikan rekomendasi dan saran kepada pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Rekomendasi yang diberikan oleh perwakilan BPK dapat membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran dan tugas perwakilan BPK Pariaman dalam pengawasan keuangan daerah sangat penting untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien.