Pengawasan keuangan yang efektif sangat penting untuk Pariaman sebagai daerah otonomi khusus. Dengan adanya pengawasan yang baik, maka pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel.

Menurut Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI, “Pengawasan keuangan yang efektif merupakan kunci utama dalam menjaga keuangan daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.” Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran pengawasan dalam menjamin pengelolaan keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam konteks Pariaman sebagai daerah otonomi khusus, pengawasan keuangan harus dilakukan secara ketat dan terus-menerus. Hal ini sejalan dengan pendapat Anton Charliyan, Mantan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menyatakan bahwa “Pengawasan keuangan yang efektif merupakan upaya preventif untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyelewengan anggaran.”

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengawasan keuangan di Pariaman adalah dengan memperkuat peran Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan keuangan juga sangat penting. Partisipasi masyarakat dapat membantu dalam mengawasi penggunaan anggaran secara lebih transparan dan akuntabel.

Dengan menerapkan pengawasan keuangan yang efektif, Pariaman sebagai daerah otonomi khusus dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangannya dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah. Sebagai kata penutup, “Pengawasan keuangan yang efektif merupakan investasi untuk keberlanjutan pembangunan daerah,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani.