Day: May 13, 2025

Tolak Pemalversasi Dana Desa Pariaman: Warga Menuntut Pertanggungjawaban

Tolak Pemalversasi Dana Desa Pariaman: Warga Menuntut Pertanggungjawaban


Warga Desa Pariaman menuntut pertanggungjawaban terkait dana desa yang diduga telah dipalsukan oleh oknum pemalversasi. Kasus pemalsuan dana desa ini telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat setempat. Sejumlah warga Desa Pariaman mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap oknum yang melakukan pemalsuan dana desa tersebut.

Menurut salah seorang warga Desa Pariaman, “Kami sudah merasa sangat dirugikan dengan adanya pemalsuan dana desa ini. Kami berharap oknum yang terlibat segera dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.” Warga Desa Pariaman juga menolak segala bentuk pemalversasi dana desa yang dapat merugikan masyarakat.

Ketua RT Desa Pariaman, Budi Santoso, juga angkat bicara terkait kasus ini. Menurutnya, pemalsuan dana desa merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi masyarakat Desa Pariaman. “Kami mendesak pihak berwenang untuk segera mengusut tuntas kasus ini dan menindak tegas oknum yang terlibat,” ujar Budi Santoso.

Beberapa ahli juga memberikan tanggapannya terkait kasus pemalsuan dana desa di Desa Pariaman. Menurut Dr. Andi Kusuma, seorang pakar keuangan daerah, pemalsuan dana desa dapat merugikan pembangunan di tingkat desa. “Pemalsuan dana desa dapat menghambat pembangunan di tingkat desa dan merugikan masyarakat secara keseluruhan,” ujar Dr. Andi Kusuma.

Dengan adanya tuntutan dari warga Desa Pariaman, diharapkan pihak berwenang segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus pemalsuan dana desa ini. Warga Desa Pariaman menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam dan terus memperjuangkan hak-hak mereka terkait dana desa. Tolak pemalversasi dana desa Pariaman!

Menjaga Transparansi dan Akuntabilitas: Fungsi Pengawasan BPK Pariaman

Menjaga Transparansi dan Akuntabilitas: Fungsi Pengawasan BPK Pariaman


Menjaga transparansi dan akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan sebuah pemerintahan yang baik dan efisien. Salah satu lembaga yang memiliki fungsi penting dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di kota Pariaman, BPK Pariaman memiliki peran yang sangat vital dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara.

Menjaga transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala BPK Pariaman, “Pengawasan yang dilakukan oleh BPK Pariaman bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan baik dan benar, sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya penyelewengan dan korupsi.”

Fungsi pengawasan BPK Pariaman tidak hanya terbatas pada mengaudit keuangan negara, namun juga meliputi pengawasan terhadap kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dengan menjaga transparansi dan akuntabilitas, diharapkan kinerja pemerintah daerah dapat meningkat dan masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik.

Menurut pakar tata kelola pemerintahan, “BPK Pariaman harus terus memperkuat perannya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat dapat mempercayai pemerintah dalam mengelola keuangan negara.”

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, BPK Pariaman perlu bekerja secara independen dan profesional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil audit yang dilakukan dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara.

Dengan menjaga transparansi dan akuntabilitas melalui fungsi pengawasan BPK Pariaman, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih efektif dan efisien dalam mengelola keuangan negara. Masyarakat pun akan merasa lebih percaya dan yakin terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan tugasnya.