Pengawasan APBD Pariaman adalah hal yang sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik dan transparan. Namun, seringkali pengawasan ini tidak dilakukan secara efektif sehingga menyebabkan potensi penyalahgunaan dana publik. Oleh karena itu, diperlukan strategi efektif dalam pengawasan APBD Pariaman agar tujuan pengawasan dapat tercapai dengan baik.

Menurut Bambang Widjojanto, mantan Deputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), strategi efektif dalam pengawasan APBD Pariaman adalah dengan melakukan audit yang mendalam dan berkala terhadap penggunaan dana publik. “Audit yang dilakukan secara rutin dapat mengidentifikasi potensi penyalahgunaan dana dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah daerah,” ujarnya.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan APBD juga merupakan strategi efektif yang dapat dilakukan. Masyarakat sebagai pemegang kepentingan memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan dana publik. Hal ini juga sejalan dengan prinsip Good Governance yang menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan pemerintah.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, “Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan APBD dapat menjadi benteng pertahanan terhadap potensi korupsi dan penyalahgunaan dana publik.” Oleh karena itu, pemerintah daerah Pariaman perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan APBD agar pengelolaan keuangan daerah dapat lebih akuntabel.

Selain itu, penguatan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga merupakan strategi efektif dalam pengawasan APBD Pariaman. BPK memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan daerah dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Dengan penguatan peran BPK, diharapkan pengawasan terhadap APBD Pariaman dapat dilakukan secara lebih ketat dan efektif.

Dengan menerapkan strategi efektif dalam pengawasan APBD Pariaman, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih transparan dan akuntabel. Hal ini akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat atas penggunaan dana publik dan mencegah potensi penyalahgunaan dana yang merugikan kepentingan publik. Sebagai warga negara, kita juga memiliki peran penting dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat Pariaman.