Meningkatkan transparansi keuangan dalam otonomi khusus Pariaman merupakan langkah penting yang harus diambil untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik dan akuntabel. Transparansi keuangan tidak hanya memberikan kepercayaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi dasar untuk meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran.

Menurut Bambang Widjojanto, mantan Deputi Penindakan KPK, “Transparansi keuangan sangat penting dalam konteks otonomi daerah, karena dengan transparansi, masyarakat dapat mengawasi dan memantau penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah.” Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pariaman harus memastikan bahwa informasi keuangan yang disampaikan kepada masyarakat harus jelas, akurat, dan mudah diakses.

Salah satu langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan transparansi keuangan dalam otonomi khusus Pariaman adalah dengan menerbitkan laporan keuangan secara berkala dan transparan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan keuangan secara transparan kepada masyarakat.

Selain itu, penggunaan aplikasi teknologi informasi juga dapat membantu dalam meningkatkan transparansi keuangan. Dengan adanya aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi keuangan secara real-time, maka akan memudahkan pengawasan dan pemantauan pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, “Penggunaan teknologi informasi dapat mempercepat proses transparansi keuangan dan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan daerah.” Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pariaman harus memanfaatkan teknologi informasi untuk memperkuat transparansi keuangan dalam otonomi khusus.

Dengan meningkatkan transparansi keuangan dalam otonomi khusus Pariaman, diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret harus segera diambil untuk mewujudkan transparansi keuangan yang diinginkan.