Skandal korupsi anggaran Pariaman kembali menjadi sorotan publik setelah terungkapnya dugaan penyalahgunaan uang rakyat dalam skema korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah daerah. Dimana uang rakyat tersebut sebenarnya digunakan? Pertanyaan ini menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat Pariaman dan sekitarnya.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman, skandal korupsi ini melibatkan sejumlah pejabat penting di lingkungan pemerintahan daerah. Mereka diduga telah memanfaatkan anggaran Pariaman untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan masyarakat seperti seharusnya.

Salah satu kasus yang mencuat adalah pengadaan barang dan jasa yang diduga fiktif, dimana uang anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik ternyata mengalir ke kantong para pejabat yang terlibat. Hal ini tentu saja menimbulkan kemarahan dan kekecewaan bagi masyarakat yang telah dipercaya untuk memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah.

Sejumlah warga Pariaman juga mengungkapkan ketidakpercayaan mereka terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran. Mereka merasa bahwa uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk membangun daerah, justru disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Menanggapi hal ini, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun angkat bicara. Menurutnya, skandal korupsi anggaran Pariaman merupakan bukti nyata bahwa masih banyak pejabat yang tidak memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya. “Kita harus bersatu untuk memberantas korupsi di semua lini, termasuk di tingkat daerah,” ujarnya.

Diharapkan dengan adanya kasus skandal korupsi anggaran Pariaman ini, pemerintah daerah dapat melakukan perbaikan dalam pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel. Masyarakat juga diharapkan lebih proaktif dalam mengawasi penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan yang merugikan masyarakat luas.