Kerja Sama BPK Pariaman: Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah


Kerja Sama BPK Pariaman: Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Kerja sama antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Pemerintah Kota Pariaman telah menjadi sorotan dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Kerja sama ini menjadi langkah penting dalam memastikan pengelolaan keuangan yang lebih baik dan efisien.

Menurut BPK, kerja sama dengan pemerintah daerah sangat penting untuk mengawasi penggunaan anggaran yang telah dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan akan tercipta pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Menurut Kepala BPK Pariaman, Ahmad Syarif, kerja sama dengan pemerintah daerah adalah langkah strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan yang sehat. “Kerja sama ini adalah bentuk komitmen BPK untuk mendukung pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Ahmad Syarif.

Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya pemeriksaan ini, diharapkan akan tercipta transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kebijakan pemerintah daerah.

Menurut pakar tata kelola keuangan publik, Dr. Andi Zainal Abidin, kerja sama antara BPK dengan pemerintah daerah sangat penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintah. “Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan akan tercipta pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah,” ujarnya.

Dengan demikian, kerja sama antara BPK Pariaman dengan pemerintah daerah dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Diharapkan, kerja sama ini dapat memberikan dampak positif dalam pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Referensi:

1. https://www.bpk.go.id/

2. Wawancara dengan Kepala BPK Pariaman, Ahmad Syarif

3. Wawancara dengan Dr. Andi Zainal Abidin, pakar tata kelola keuangan publik