Penegakan Hukum Keuangan Pariaman: Upaya Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Penegakan hukum keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah pemerintahan. Di Kota Pariaman, upaya penegakan hukum keuangan sedang dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Bupati Pariaman, Drs. H. Mukhlis Rahman, penegakan hukum keuangan merupakan salah satu langkah penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. “Kami terus melakukan pembenahan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran dan penerimaan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Bupati.

Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah dengan membentuk tim khusus untuk mengawasi dan memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Tim ini bertugas untuk melakukan audit dan pemantauan secara berkala terhadap setiap pengeluaran dan penerimaan keuangan.

Menurut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pariaman, Dra. Elisa Fitri, penegakan hukum keuangan juga dapat mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan keuangan daerah. “Dengan adanya penegakan hukum keuangan yang kuat, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang bersih dari tindak korupsi dan penyalahgunaan keuangan,” ujar Elisa.

Selain itu, penegakan hukum keuangan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, masyarakat akan merasa lebih yakin bahwa dana publik digunakan dengan tepat dan efisien.

Dalam menghadapi tantangan dalam penegakan hukum keuangan, Bupati Pariaman menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pembenahan dan peningkatan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. “Kami akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa penegakan hukum keuangan di Kota Pariaman berjalan dengan baik dan efektif,” ujar Bupati.

Dengan langkah-langkah yang telah dilakukan, diharapkan penegakan hukum keuangan di Kota Pariaman dapat terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan bersih dari tindak korupsi.